BERITAKULIAH.COM, Papua — Secara Geopolitik, Kepulauan Senkaku/Diaoyu memiliki nilai strategis yang tinggi karena letaknya yang dekat dengan jalur perdagangan utama di Laut China Timur serta adanya potensi sumber daya alam, khususnya minyak dan gas. China dalam kepentingan pada pertahanannya menjadi faktor utama mendorong keterlibatan aktif China.
Penguasaan atas pulau tersebut dipandang sebagai Langkah penting dalam perkuat keamanan nasional dalam menjaga stabilitas kawasannya. Selain pertahanan, kepentingan ekonomi menjadi aspek penting yang dapat mempengaruhi perilaku kebijakan luar negeri suatu negara, dalam konteks sengketa wilayah, pulau tersebut yang memiliki potensi sumber daya alam dan nilai strategis dapat menunjang stabilitas perekonomian China.
Sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu berawal dari klaim sejarah yang berbeda antara China dan Jepang. China merasa memiliki hak karena sudah mencatat pulau-pulau tersebut sebagai zona perikanan mereka sejak zaman Dinasti Ming dan Qing (abad ke-14 hingga ke-18).
Namun, pada tahun 1895, Jepang secara resmi memasukkan wilayah tersebut ke dalam negaranya karena menganggap pulau-pulau itu tidak berpenghuni dan tidak ada pemiliknya. Selain itu, setelah Perang Dunia II, Kepulauan Senkaku berada di bawah administrasi AS (USCAR) pada Traktat San Francisco (1951) tidak menyebut pulau tersebut, tapi AS mengonfirmasi pengelolaan efektif Jepang pada 1953 dan 1969 via surat diplomatik.
Ketegangan mulai memuncak pada tahun 1969 setelah adanya penemuan cadangan minyak dan gas dalam jumlah besar di bawah laut wilayah tersebut. Masalah semakin panas pada tahun 2012 ketika pemerintah Jepang membeli pulau-pulau itu dari pemilik pribadi untuk dijadikan milik negara. Tindakan ini memicu kemarahan China, yang kemudian mulai rutin mengirimkan kapal penjaga pantai mereka yaitu China Coast Guard (CCG) untuk berpatroli dan menantang kendali Jepang.
Hingga awal tahun 2026, situasi di wilayah ini masih sangat menegangkan karena kedua negara sama-sama tidak ingin untuk mengalah. China terus meningkatkan frekuensi patrolinya, terutama sebagai balasan atas sikap politik Jepang yang semakin tegas. Meskipun Jepang masih menguasai wilayah tersebut secara nyata, belum ada keputusan hukum internasional yang sah untuk menetapkan pemilik sebenarnya, sehingga pulau tersebut tetap menjadi titik konflik yang rawan ledakan di Kawasan Asia, terutama di Asia Timur.
Patroli kapal China Coast Guard di wilayah Senkaku sepanjang tahun 2025 bukan lagi sekadar lewat, melainkan upaya sengaja untuk menetap secara permanen. China mengirimkan kapal-kapal besar yang dilengkapi senjata canggih untuk berjaga selama ratusan hari tanpa henti, yang bertujuan agar dunia perlahan-lahan terbiasa dengan keberadaan mereka di sana. Taktik ini sangat menyulitkan bagi pihak Jepang karena mereka harus selalu waspada dan mengirimkan kapal penjaga pantai setiap kali kapal China mendekat. Hal ini sengaja dilakukan untuk menguras tenaga, biaya, dan fokus militer Jepang dalam menjaga wilayah lautnya.
Selain itu, peningkatan patroli ini sering kali digunakan sebagai pesan peringatan dari China apabila merasa tidak senang dengan kebijakan politik luar negeri Jepang. Misalnya, jika Jepang semakin mempererat hubungan militer dengan negara lain atau mendukung kemerdekaan Taiwan, maka jumlah kapal China di Senkaku akan langsung bertambah banyak. Dengan cara ini, China menggunakan kekuatan di laut untuk menekan Jepang agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan politik.
Ketika hubungan diplomatik kedua negara memburuk, jumlah dan intensitas patroli biasanya akan meningkat sebagai bentuk ancaman. Akibatnya, konflik ini bukan lagi sekadar sengketa pulau kecil, melainkan sudah menjadi bagian dari persaingan kekuatan yang lebih besar di kawasan Asia. Hubungan antara China dan Jepang pun menjadi semakin sulit untuk didamaikan karena kedua pihak sama-sama tidak ingin mengalah.
Editor di BeritaKuliah.com lulusan S1 Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro (UNDIP). Berpengalaman lebih dari 10 tahun dalam pengelolaan media online dengan fokus pada penyajian informasi yang akurat, relevan, dan terpercaya.
