BERITAKULIAH.COM, SURAKARTA — Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah komponen penting dalam sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter warga negara yang demokratis, kritis, bertanggung jawab, dan sadar hukum. Pendidikan Kewarganegaraan, seringkali dipandang sebelah mata sebagai mata pelajaran pelengkap di bangku sekolah, sesungguhnya merupakan pilar fundamental dan tak tergantikan dalam usaha kita membangun bangsa yang demokratis dan beradab.
Lebih dari sekadar kurikulum yang dijejalkan, pendidikan ini adalah fondasi esensial yang membentuk mentalitas dan karakter setiap individu untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan proaktif. Di tengah dinamika sosial-politik dan tantangan global saat ini, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya menjadi sarana transfer pengetahuan tentang konstitusi, hukum, dan pemerintahan, melainkan juga sebagai media internalisasi nilai-nilai Pancasila, semangat nasionalisme, dan pembentukan kepribadian bangsa.
Pendidikan kewarganegaraan dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang mengajarkan nilai-nilai kebangsaan, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta etika dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan utama dari pendidikan ini adalah membentuk warga negara yang:
1. Bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi;
2. Memahami dan menjunjung tinggi hukum serta hak asasi manusia;
3. Menumbuhkan kesadaran akan identitas nasional dan integritas bangsa;
4. Mengembangkan semangat toleransi dan kebhinekaan dalam kehidupan sehari-hari.
Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia telah mengalami berbagai transformasi seiring dengan perubahan rezim dan arah kebijakan pendidikan nasional. Pada masa Orde Lama, pendidikan ini dikaitkan dengan pembentukan karakter revolusioner. Di era Orde Baru, lebih banyak digunakan untuk mendukung stabilitas politik melalui indoktrinasi Pancasila yang terpusat.
Baru pada era reformasi, Pendidikan Kewarganegaraan dikembangkan lebih demokratis dan partisipatif, dengan muatan kurikulum yang lebih kritis, terbuka, dan mendorong siswa untuk menjadi warga negara aktif yang berpikir mandiri dan rasional.
Metode dan Strategi Pembelajaran yang Efektif
Pendidikan kewarganegaraan akan lebih bermakna jika disampaikan dengan pendekatan partisipatif dan kontekstual. Beberapa strategi yang direkomendasikan antara lain:
• Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem-Based Learning): Siswa diajak memecahkan kasus nyata seperti korupsi, pelanggaran HAM, atau konflik sosial.
• Simulasi Demokrasi: Melalui pemilu mini, sidang parlemen tiruan, atau musyawarah kelas.
• Diskusi dan Debat Terbuka: Untuk melatih keterampilan berpikir kritis dan menghargai perbedaan.
• Proyek Sosial Masyarakat: Siswa terlibat langsung dalam kegiatan kemasyarakatan seperti kerja bakti, advokasi lingkungan, atau kampanye antiperundungan.
Tantangan dalam Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan
Walaupun penting, implementasi PKn di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, antara lain:
• Pendekatan yang masih tekstual dan hafalan, sehingga gagal membentuk sikap dan perilaku nyata.
• Minimnya pelatihan guru dalam pendekatan pedagogis yang progresif.
• Kurangnya keterlibatan masyarakat dan institusi non-formal dalam pendidikan kewarganegaraan.
• Fenomena intoleransi, ujaran kebencian, dan hoaks di ruang digital yang memengaruhi pola pikir siswa secara negatif.
Rekomendasi Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan
Untuk memperkuat fungsi dan dampak pendidikan kewarganegaraan, perlu langkah-langkah sebagai berikut:
1. Reorientasi Kurikulum: PKn perlu terus diperbarui agar sesuai dengan konteks sosial-politik kekinian, termasuk integrasi literasi digital dan etika bermedia.
2. Peningkatan Kompetensi Guru: Melalui pelatihan intensif tentang metode pembelajaran aktif, penguatan karakter, dan wawasan kebangsaan.
3. Kolaborasi Lintas Sektor: Mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan dengan kegiatan komunitas, organisasi masyarakat sipil, dan media massa.
4. Evaluasi Berbasis Perilaku: Penilaian tidak hanya berdasarkan ujian tertulis, tetapi juga observasi sikap siswa di lingkungan sekolah dan masyarakat.
Pendidikan kewarganegaraan bukan sekadar mata pelajaran, melainkan pondasi dalam menciptakan masyarakat yang beradab, toleran, dan demokratis. Di tengah derasnya arus globalisasi, krisis identitas, dan polarisasi sosial, PKn menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI dan mewujudkan cita-cita bangsa. Maka, sudah saatnya pendidikan kewarganegaraan dipahami bukan sebagai beban kurikulum, melainkan sebagai investasi jangka panjang untuk keberlangsungan bangsa dan negara.
Oleh : Aulya Hanianisa, Kamila Salsabila Ripta, Lutfia Zahra Humairo (Mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Muhammadiyah Surakarta)
