BERITAKULIAH.COM, JAKARTA — Bagi rakyat kecil, yang sering kali bergantung pada penghasilan harian, kenaikan PPN dapat menjadi beban yang sangat berat, mengingat harga barang dan jasa yang mereka konsumsi sehari-hari akan meningkat.
Sementara itu, pengusaha besar juga harus menyesuaikan strategi bisnis mereka di tengah tekanan untuk menaikkan harga. Dalam artikel ini, kita akan membahas bagaimana perubahan ini tidak hanya mempengaruhi daya beli masyarakat, tetapi juga dapat memicu inflasi dan memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Apakah kenaikan PPN ini akan membawa manfaat bagi rakyat kecil, atau justru memperburuk kondisi mereka? Temukan jawabannya di dalam artikel ini.
Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang akan diterapkan di Indonesia pada tahun 2025 mendatang telah memicu berbagai reaksi di kalangan masyarakat.
PPN sendiri merupakan pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang dan jasa, dan kenaikannya tentu akan berdampak pada daya beli masyarakat.
Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana perubahan ini mempengaruhi kesejahteraan rakyat kecil dan besar.
Bagi rakyat kecil, yang umumnya terdiri dari pekerja dengan penghasilan rendah, pedagang kecil, dan masyarakat yang bergantung pada sektor informal, kenaikan PPN dapat menjadi beban tambahan.
Dengan tarif PPN yang lebih tinggi, harga barang dan jasa yang mereka konsumsi sehari-hari akan meningkat. Misalnya, kebutuhan pokok seperti makanan, transportasi, dan layanan kesehatan akan menjadi lebih mahal. Hal ini akan menyebabkan pengurangan daya beli mereka, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas hidup.
Rakyat kecil mungkin harus mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan dasar, yang sangat berdampak pada pola hidup mereka.
Di sisi lain, pengusaha besar dan korporasi juga akan merasakan dampak dari kenaikan PPN. Meskipun mereka memiliki lebih banyak sumber daya untuk beradaptasi, kenaikan pajak ini dapat mempengaruhi strategi bisnis mereka.
Perusahaan mungkin akan menghadapi tekanan untuk menaikkan harga produk dan layanan mereka guna menutupi biaya tambahan akibat PPN yang lebih tinggi.
Jika harga barang dan jasa meningkat, konsumen, termasuk rakyat kecil, akan cenderung mengurangi pengeluaran mereka. Hal ini dapat menyebabkan penurunan permintaan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Kenaikan PPN juga dapat memicu inflasi. Ketika harga barang dan jasa meningkat, daya beli masyarakat akan menurun, dan ini dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi.
Inflasi yang tinggi dapat mengakibatkan ketidakpastian di pasar, yang dapat mempengaruhi keputusan investasi dan pengeluaran. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan tantangan bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Namun, ada juga argumen yang mendukung kenaikan PPN. Salah satu alasan utama pemerintah menaikkan PPN adalah untuk meningkatkan pendapatan negara, yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program sosial dan infrastruktur.
Jika pendapatan dari PPN digunakan secara efektif untuk mendukung rakyat kecil, seperti melalui subsidi pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan, maka dampak negatif dari kenaikan pajak ini dapat diminimalkan.
Dalam hal ini, rakyat kecil dapat merasakan manfaat dari kebijakan tersebut, meskipun mereka harus menghadapi harga yang lebih tinggi.
Penting untuk dicatat bahwa tidak semua barang dan jasa dikenakan PPN yang sama. Dalam beberapa kasus, reformasi pajak yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Misalnya, pengenalan pajak progresif, di mana orang yang berpenghasilan lebih tinggi membayar persentase pajak yang lebih besar, dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan.
Tantangan utama dalam merancang kebijakan pajak adalah memastikan bahwa perubahan tersebut adil dan berkelanjutan. Pemerintah perlu melakukan analisis mendalam tentang bagaimana perubahan pajak akan mempengaruhi berbagai lapisan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga sangat penting.
Dengan melibatkan rakyat kecil dalam diskusi tentang kebijakan pajak, pemerintah dapat lebih memahami kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi. Beberapa barang kebutuhan pokok mungkin tetap dikenakan tarif PPN yang lebih rendah atau bahkan dibebaskan dari pajak. Hal ini bertujuan untuk melindungi rakyat kecil dari dampak langsung kenaikan PPN.
Kenaikan PPN juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Dengan harga yang lebih tinggi, konsumen mungkin akan lebih berhati-hati dalam pengeluaran mereka.
Mereka mungkin akan mencari alternatif yang lebih murah atau mengurangi pembelian barang dan jasa yang tidak terlalu penting. Hal ini dapat mempengaruhi sektor-sektor tertentu, seperti ritel dan layanan, yang bergantung pada pengeluaran konsumen.
Secara keseluruhan, kenaikan PPN menjadi 12% memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan rakyat kecil dan besar. Rakyat kecil mungkin merasakan beban tambahan akibat meningkatnya harga barang dan jasa, sementara pengusaha besar harus menyesuaikan strategi bisnis mereka untuk menghadapi perubahan ini.
Meskipun ada potensi manfaat dari peningkatan pendapatan negara, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan ini diimbangi dengan program-program yang mendukung rakyat kecil.
Hanya dengan cara ini, kita dapat menciptakan sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan, yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Penulis: Aqilah Salma, Mahasiswa FEB UNAIR
