BERITAKULIAH.COM — Hubungan diplomasi resmi antara Nauru dan Taiwan pertama kali terjalin pada 4 Mei 1980. Hubungan ini mencerminkan dukungan Nauru terhadap kedaulatan Taiwan sebagai Republik Tiongkok. Namun, pada tahun 2002, Nauru sempat memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan dan mengakui Republik Rakyat Tiongkok (China) sebagai bagian dari kebijakan Satu Tiongkok. Setelah itu, pada bulan Mei 2005, Nauru memulihkan kembali hubungan diplomatik dengan Taiwan.
Nauru adalah republik kecil yang bergantung pada bantuan ekonomi dari negara besar seperti Taiwan. Situasi politik lokal cukup stabil, tetapi ekonomi Nauru sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan sumber daya alamnya yang terbatas, terutama phosphat yang pernah menjadi sumber utama pendapatan, tetapi kini menurun secara drastis karena kerusakannya selama eksploitasi.
Hubungan antara China dan Taiwan
Melalui sejarah Perang Saudara yang panjang, hingga akhirnya partai KMT memisahkan diri ke Taiwan dan partai Komunis ke daratan China. China menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri dan harus kembali bergabung dengan China. Taiwan menolak karena perbedaan politik, ideologi, dan ingin mempertahankan kemerdekaan serta sistem demokrasi sendiri. Konflik ini terus berlangsung hingga saat ini, dengan ketegangan militer dan diplomatik, karena China tidak mengakui kedaulatan Taiwan sementara Taiwan menolak menjadi bagian dari China.
Nauru memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan
Nauru memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan pada 15 Januari 2024 dan memilih untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Taiwan menganggap keputusan ini sebagai hasil tekanan serta iming-iming bantuan finansial yang besar dari Tiongkok, yang jauh melampaui kemampuan Taiwan. Tiongkok memiliki kekuatan geopolitik dan ekonomi yang besar, memberikan keuntungan strategis bagi Nauru dalam hal bantuan pembangunan, investasi, dan dukungan internasional. Hilangnya dukungan Taiwan berpotensi membuat Nauru semakin bergantung pada satu mitra baru, yaitu Tiongkok, sehingga berkurang diversifikasi rekanan luar negeri.
Strategi Diplomasi Nauru dalam Konteks Persaingan China-Taiwan
Strategi diplomasi Nauru berfokus pada keuntungan ekonomi serta pembangunan nasional. Nauru memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan dan menjalin kembali hubungan dengan China, dengan alasan utama demi kepentingan negara. Nauru mengadopsi kebijakan “Satu Tiongkok” yang mengakui Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebagai pemerintah yang sah mewakili seluruh Tiongkok, termasuk Taiwan.
Keputusan ini membuka hubungan bilateral yang membawa manfaat nyata, seperti dukungan finansial dari China yang mencapai sekitar US$100 juta per tahun dalam bentuk hibah dan pembayaran utang. China juga menawarkan berbagai proyek kerja sama seperti pembangunan infrastruktur melalui Belt and Road Initiative (BRI), pembangunan stadion olahraga, bantuan medis, dan program beasiswa pendidikan bagi warga Nauru. Presiden Nauru menyatakan bahwa hubungan ini dibangun atas dasar kepentingan bagi pembangunan berkelanjutan Nauru.
Strategi diplomasi Nauru adalah memilih aliansi berdasarkan pragmatisme ekonomi dan politik, mengoptimalkan dukungan dari kekuatan besar China untuk meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas internal negara mereka di tengah rivalitas China-Taiwan. strategi ini bertujuan mengamankan sumber daya dan bantuan yang vital demi membangun ekonomi negara kecil yang terbatas sumber dayanya, mendapatkan dukungan politik global, dan memanfaatkan hubungan strategis dalam persaingan geopolitik di kawasan Pasifik.
Penulis: Yura Dea Anesia, Mahasiswa Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Cenderawasih
