BERITAKULIAH.COM, Bekasi — Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat-Nya, terutama nikmat iman dan Islam. Selawat dan salam tidak lupa kami haturkan kepada baginda alam, Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan rahmat Allah SWT dan mukjizat Nabi Muhammad SAW, kita semua senantiasa berada dalam pertolongan-Nya serta diberikan kesabaran dalam menghadapi setiap ujian.
Akhir November 2025 seakan menjadi peristiwa yang sangat mengerikan bagi warga Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Hujan deras yang turun tanpa henti selama beberapa hari mengubah sungai yang biasanya jinak menjadi arus liar yang mengerikan dan menghanyutkan permukiman warga.
Banjir bandang dan tanah longsor menenggelamkan desa, memutus akses listrik, jalan, serta komunikasi, dan merusak berbagai fasilitas umum. Situasi pun terus memburuk dari hari ke hari.
Memang apa pun yang terjadi di muka bumi ini adalah atas kehendak Allah SWT. Namun, di balik setiap peristiwa pasti terdapat sebab. Pertanyaannya, apa yang menjadi penyebab bencana di Sumatra? Mengapa bencananya begitu besar? Dan bagaimana cara menanganinya?
Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) menegaskan bahwa banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir November bukan sekadar bencana alam biasa, melainkan bencana ekologis akibat kerusakan hutan yang sistematis. JPIK Sumatra Utara juga menemukan bahwa skema Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) menjadi celah pencucian kayu ilegal. Sebagian kayu yang diklaim legal ternyata berasal dari luar areal PHAT.
Temuan 13 PHAT bermasalah di Batang Toru menunjukkan lemahnya pengawasan jalur legalisasi kayu. Hal ini dapat ditinjau dari banyaknya aktivitas pertambangan, baik yang berizin maupun tidak berizin, perkebunan, serta berbagai proyek yang beroperasi di lereng curam, sehingga banjir pun sering kali tidak terhindarkan.
Ketidakseimbangan antara alam dan ulah manusia, ditambah curah hujan yang sangat tinggi serta kondisi Sumatra yang beriklim tropis, memperparah dampak bencana. Kerusakan hutan yang terjadi di berbagai wilayah, akibat penebangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, mengurangi daya serap tanah. Sistem drainase yang buruk menyebabkan air hujan langsung mengalir ke sungai dan memicu banjir serta longsor dalam skala besar.
Dashboard Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa per 23 Desember 2025, total korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut mencapai 1.053 jiwa.
Namun, hingga saat ini pemerintah masih menetapkan status bencana pada tingkat provinsi dan belum menetapkannya sebagai bencana nasional.
Apa yang Harus Kita Lakukan?
Upaya memperbaiki lingkungan memang membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun, perlu adanya rasa kepedulian bersama terhadap alam. Salah satu cara untuk membangun kesadaran adalah dengan menumbuhkan rasa empati dan tanggung jawab, seperti melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan, pengelolaan daerah aliran sungai yang rapi, penataan tata ruang yang baik, normalisasi sungai, serta edukasi kesadaran lingkungan kepada masyarakat.
Kesimpulannya, banjir besar di Sumatra bukan hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga oleh pengelolaan lingkungan yang kurang baik. Pencegahan bencana memerlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga hutan, sungai, serta tata ruang wilayah.
Penulis: Shonhaji Jaoharul Huda
Mahasiswa Pascasarjana Unisma Bekasi
